Poroscelebes.com, Belopa – Rapat perdana anggota DPRD Luwu periode 2024-2029 berlangsung alot, Selasa 3 September. Mereka ngotot. Mereka mendesak diikutkan mendampingi evaluasi APBD-P di Kantor Gubernur Sulsel.
APBD-P tahun 2024 mencapai Rp1,626 triliun, sementara APBD pokok hanya Rp1,5 triliun.Anggota DPRD Luwu Andi Mammang mengatakan, meski alat kelengkapan dewan (AKD) belum dibentuk dan disahkan, mereka sudah bisa melakukan Perjalanan Dinas.
“Apalagi menyangkut pendampingan evaluasi APBD Perubahan tahun 2024,” kata Andi Mammang.
Paling tidak, sebut dia, pimpinan sementara dapat mendampingi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) melakukan evaluasi APBD-P. Jika dewan tidak ikut ke Makassar, pertanggungjawabannya lemah kala ada masalah kelak.
Olehnya itu, pihaknya ingin mencermati isi APBD-P yang disahkan legislator periode sebelumnya. Apalagi, 2023 lalu, banyak program fisik dimasukkan, namun uangnya tidak ada.
Akibatnya, terjadi defisit anggaran.Anggota DPRD Luwu Arfan Basmin Mattayang menyebut memang domain anggaran adalah banggar.
“Tentu bukan dominan sekwan. Tugas sekwan adalah koordinasi ke pemda untuk melakukan evaluasi.Semua kapasitas di sini adalah anggota dewan aktif. Apakah tak bisa kebijakan diperlunak sedikit,” katanya.Isi APBD-P harus diketahui dewan.
Kalau ada demonstrasi, lalu anggota dewan tak tahu soal APBD, mereka akan jadi bulan-bulanan demonstran.
Rapat yang dipimpin Ketua sementara DPRD Luwu Ahmad Gazali dimulai pukul 14.00 Wita berlangsung alot.
Dia sengaja mengundang seluruh anggota dewan supaya masalah ini dapat dibahas hingga tuntas.Sekretaris DPRD Luwu Bustam mengatakan saat ini hanya pimpinan DPRD sementara yang dapat melakukan Perjalanan Dinas
“Itu pun kalau ada surat undangan. Sementara anggota dewan belum bisa, karena belum terbentuk dan belum ada pengesahan alat kelengkapan dewan oleh pimpinan definitif,” katanya.
Belum ada AKD dan pimpinan defenitif. Sesuai peraturan, anggota dewan yang baru dilantik, diberi orientasi terlebih dahulu. Lalu menyusun tata tertib dan AKD.
Saat ini, banggar belum terbentuk.Terkait keinganan anggota dewan baru diikutkan evaluasi APBD-P ke Makassar, itu tidak bisa dilakukan. Sekwan tak berani melakukannya.
“Kami eksekutif tak berani. Apalagi mau berani menunda evaluasi. Kami memfasilitasi dewan secara operasi bertanggung jawab pimpinan DPRD. Namun, secara administrasi bertanggung jawab ke sekda sebagai atasan kami,” tegasnya.
Sebagai Sekwan, Bustam mengaku untuk Perjalanan Dinas masih ada utang dewan periode lalu Rp 800 juta.
Lalu ada utang Rp 30 juta untuk biaya makan.Anggaran perjalan dinas untuk orientasi di Makassar dialokasikan tahun ini Rp400 juta. Orientasi akan dilakukan pada 17 September mendatang.
“Saya sangat terbuka kepada anggota DPRD Luwu yang baru,” tegasnya. (*)
