POROSCELEBES.COM, LUWU – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu menyiapkan sebanyak 368 petugas lapangan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Luwu, Andi Cakra Atmajaya, pada kegiatan pencanangan sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Luwu, Belopa, Rabu (17/6/2026).
Menurut Andi Cakra, sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang sangat penting karena hasilnya akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia menjelaskan bahwa data yang diperoleh dari sensus akan digunakan untuk memetakan kondisi dunia usaha, mengidentifikasi potensi ekonomi daerah, serta menjadi landasan dalam penyusunan program pembinaan usaha dan pengembangan investasi.
“Data Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan nasional dan daerah, mendorong pengembangan usaha melalui berbagai program pembinaan dan bantuan, serta membuka peluang investasi berdasarkan potensi ekonomi wilayah yang terpetakan secara lebih lengkap,” ujarnya.
Andi Cakra juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Luwu, Patahudding, yang telah menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan pada 15 Juni 2026. Menurutnya, langkah tersebut memberikan motivasi sekaligus contoh positif bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sensus.
Pendataan lapangan dilakukan melalui metode kunjungan langsung dari rumah ke rumah, khususnya kepada keluarga dan pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner Sensus Ekonomi Online. Kegiatan pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, seluruh petugas sensus dibekali surat tugas resmi, rompi petugas, serta kartu identitas yang dilengkapi QR Code sebagai tanda pengenal.
BPS Kabupaten Luwu berharap dukungan seluruh masyarakat agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar. Dengan partisipasi aktif masyarakat, data yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian daerah dan menjadi pijakan penting dalam mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
