Bukan Tempat Wisata, Masuk Kawasan PETI Marinding Bayar Tiket Rp10 Ribu

POROSCELEBES.COM, LUWU – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, kembali menjadi sorotan. Kali ini, bukan hanya aktivitas penambangannya yang menuai perhatian, tetapi juga adanya pungutan tiket masuk bagi masyarakat yang hendak memasuki kawasan tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, setiap pengendara kendaraan roda dua atau sepeda motor yang ingin masuk ke wilayah aktivitas PETI di Marinding diwajibkan membeli karcis masuk seharga Rp10.000 dan berlakunya satu hari.

Bacaan Lainnya

Menariknya, pada karcis tersebut tercantum tulisan yang mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Desa Marinding.

Praktik pungutan tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, kawasan yang menjadi lokasi aktivitas pertambangan tanpa izin itu justru diduga dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk menarik pungutan dari setiap orang yang hendak masuk.

Salah seorang warga Kecamatan Bajo yang mengaku sempat mendatangi lokasi PETI untuk melihat langsung kondisi aktivitas pertambangan tersebut membenarkan adanya pungutan tiket masuk.

“Iya, tadi siang saya ke sana melihat-lihat. Ternyata harus membeli karcis seharga Rp10 ribu karena saya menggunakan motor. Saya tidak tahu kalau yang masuk menggunakan mobil,” ungkapnya, Sabtu, 21 November 2026.

Pungutan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang menginisiasi, mengelola, serta bertanggung jawab atas penarikan tiket masuk di kawasan tersebut. Termasuk dasar dan peruntukan dana yang dikumpulkan dari masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Marinding, Hj. Jamilah, saat dikonfirmasi media terkait adanya pungutan tiket masuk tersebut mengaku tidak ikut campur.

“Tanya ki saja masyarakat, saya tidak ikut campur di situ. Ini yang jalankan masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah desa tidak terlibat langsung dalam pengelolaan pungutan yang dilakukan di kawasan tersebut. Namun, keberadaan karcis yang mencantumkan nama Persatuan Masyarakat Desa Marinding tetap membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai legalitas dan pertanggungjawabannya.

Ironisnya, di tengah persoalan aktivitas PETI yang masih menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum, muncul pula praktik pungutan masuk di kawasan pertambangan tersebut.

Publik kini menanti penjelasan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Desa Marinding, termasuk mengenai siapa yang memberikan kewenangan untuk menarik pungutan dan ke mana aliran dana tiket tersebut diperuntukkan.

Aparat penegak hukum dan instansi terkait juga diharapkan dapat menelusuri praktik pungutan tersebut, sekaligus memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan aktivitas pertambangan ilegal untuk memperoleh keuntungan di luar ketentuan hukum.

Pos terkait