POROSCELEBES.COM, LUWU – Maraknya kasus dugaan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, memunculkan sorotan terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi para korban.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga akses korban terhadap pemeriksaan medis, pembiayaan visum, pendampingan hukum, hingga pemulihan kondisi psikologis.
Sejumlah kasus kekerasan seksual yang mencuat di Kabupaten Luwu turut memperlihatkan pentingnya kehadiran pemerintah, terutama bagi korban yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Di tengah trauma dan tekanan psikologis yang dialami korban, persoalan biaya pemeriksaan visum justru berpotensi menjadi beban tambahan bagi keluarga yang sedang memperjuangkan keadilan.
Seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Luwu, kepada media, menilai Pemerintah Kabupaten Luwu seharusnya mengambil peran lebih besar dalam memastikan korban kekerasan seksual mendapatkan pelayanan secara gratis, termasuk pembiayaan visum melalui fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
“Kalau perlu, semua korban pelecehan seksual itu biaya visumnya harus mi digratiskan oleh Pemda Luwu. Kasihan mereka, sudah hancur jiwa, malah keluarkan lagi biaya untuk visum,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah semestinya tidak hanya berfokus pada penanganan administratif melalui organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi memastikan program perlindungan perempuan dan anak benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menilai perlu adanya alokasi anggaran khusus untuk membantu pemulihan psikologis korban, mengingat dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat meninggalkan trauma berkepanjangan.
Munculnya berbagai laporan dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Luwu seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan anak.
Persoalannya, ketika kasus terus mencuat, perhatian terhadap korban tidak boleh berhenti pada proses pelaporan dan penanganan hukum. Mereka membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, termasuk layanan psikologis dan pemeriksaan medis tanpa hambatan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Luwu melalui dinas terkait, khususnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu memastikan anggaran perlindungan benar-benar menyentuh kebutuhan korban.
Keberadaan berbagai OPD yang memiliki tugas menangani persoalan sosial dan perlindungan masyarakat semestinya berbanding lurus dengan kualitas pelayanan di lapangan.
Jangan sampai kelembagaan dan program pemerintah terlihat berjalan, tetapi masyarakat yang paling membutuhkan justru masih kesulitan memperoleh bantuan.
Pemda Luwu juga perlu mengevaluasi mekanisme pembiayaan visum di RSUD milik pemerintah daerah, termasuk menyiapkan skema pembebasan biaya bagi korban kekerasan seksual yang tidak mampu.
Sebab, keadilan bagi korban tidak cukup hanya dengan memproses terduga pelaku secara hukum. Negara dan pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab memastikan korban memperoleh perlindungan, pemulihan, dan hak-haknya tanpa diskriminasi ekonomi.
Jangan sampai keluarga korban yang sudah terpukul secara mental dan finansial kembali dipaksa menghadapi beban biaya ketika berupaya mencari keadilan.(URIL)
















