Oleh : Uril of Ell yu
POROSCELEBES.COM, LUWU – Selama puluhan tahun kita mendengar satu narasi yang terus diulang: Indonesia adalah negara kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, kaya potensi.
Namun pertanyaan mendasarnya belum pernah benar-benar selesai dijawab: jika negeri ini begitu kaya, mengapa kualitas sumber daya manusianya masih belum merata?
Sebagai bangsa, Indonesia telah mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan—angka yang secara konstitusi menunjukkan keseriusan. Sekolah dibangun, bantuan operasional digelontorkan, kurikulum diperbarui.
Namun setiap pergantian menteri pendidikan hampir selalu diikuti perubahan kurikulum.
Akibatnya, lahirlah generasi dengan pendekatan belajar yang berbeda-beda, tanpa kesinambungan arah yang jelas.
Pertanyaannya: apakah yang kurang dari sistem pendidikan kita?
Kehilangan Fondasi: Logika Dasar
Masalah mendasarnya bukan sekadar pada anggaran atau fasilitas, melainkan pada fondasi berpikir. Pendidikan dasar kita belum secara eksplisit mengajarkan logika sebagai keterampilan utama.
Anak-anak belajar membaca, berhitung, dan menghafal, tetapi jarang dilatih untuk menyusun argumen, membedakan fakta dan opini, atau menguji validitas sebuah kesimpulan.
Padahal, usia kelas 4 sekolah dasar adalah fase ketika kemampuan berpikir sebab-akibat mulai matang.
Di titik inilah logika dasar seharusnya diperkenalkan—bukan logika simbolik yang rumit, tetapi logika praktis: bagaimana menarik benang merah dari informasi, bagaimana menyimpulkan secara rasional, dan bagaimana mengenali kesalahan berpikir.
Tanpa fondasi ini, pendidikan berisiko menjadi pragmatis: siswa mampu mengerjakan tugas, tetapi tidak selalu mampu memahami kebenaran di baliknya.
Belajar dari Luar, Tanpa Kehilangan Jati Diri
Jika ingin mencari referensi, beberapa negara menunjukkan konsistensi pendidikan yang patut dikaji.
Iran misalnya, dikenal memiliki sistem pendidikan yang sangat terpusat dan kuat dalam sains serta matematika. Dalam kondisi geopolitik yang penuh tekanan, negara tersebut tetap mampu menghasilkan banyak lulusan teknik dan sains yang kompetitif.
Tentu sistem mereka tidak bisa disalin mentah-mentah. Setiap negara memiliki konteks budaya dan politik yang berbeda.
Namun semangat konsistensi kurikulum, disiplin akademik, dan penekanan pada logika serta STEM adalah pelajaran yang bisa dipertimbangkan.
Mengirim guru untuk belajar praktik terbaik ke luar negeri bukanlah hal baru.
Namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa ketika mereka kembali, sistem di dalam negeri siap mendukung perubahan tersebut—bukan justru terhambat oleh birokrasi dan inkonsistensi kebijakan.
Pendidikan Bukan Proyek Lima Tahunan
Masalah terbesar pendidikan kita mungkin bukan kekurangan ide, melainkan kurangnya konsistensi jangka panjang. Politik bekerja dalam siklus lima tahunan. Pendidikan bekerja dalam siklus generasi—20 hingga 30 tahun.
Selama kebijakan pendidikan terus berubah mengikuti pergantian kepemimpinan, sulit berharap terciptanya transformasi struktural.
Negara maju tidak lahir dari eksperimen kurikulum yang berganti-ganti, melainkan dari arah kebijakan yang stabil dan konsisten.
Membersihkan Kebodohan dengan Nalar Jika tujuan bangsa ini adalah menjadi negara maju, maka “membersihkan kebodohan” bukan berarti mengontrol informasi atau membatasi perbedaan pendapat. Cara paling elegan adalah membangun nalar.
Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang seragam pikirannya, melainkan bangsa yang mampu berpikir kritis tanpa kehilangan persatuan.
Logika yang diajarkan sejak dini akan melahirkan warga negara yang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah termakan hoaks, dan mampu berpartisipasi dalam demokrasi secara dewasa.
Anggaran 20 persen sudah ada. Infrastruktur terus dibangun.
Kini saatnya mempertimbangkan langkah yang lebih mendasar: menjadikan logika sebagai fondasi pendidikan nasional, bukan sekadar pelengkap tersembunyi dalam mata pelajaran lain.
Karena kekayaan alam tanpa kecerdasan kolektif hanya akan menjadi potensi yang tak pernah sepenuhnya terwujud.
