POROSCELEBES.COM, LUWU – Aliansi Masyarakat Aliran Sungai Suso (AMASS) menyoroti belum adanya tindakan nyata terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, meski telah ada kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Luwu pada 18 November 2026.
Melalui pernyataan sikapnya, Jenlap AMASS, Muhammad Husain Pangngari, mempertanyakan tindak lanjut kesepakatan penertiban PETI yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat, termasuk rekomendasi penindakan dalam waktu maksimal 2 x 24 jam.
AMASS menilai hingga tenggat waktu tersebut berlalu, belum ada kejelasan mengenai langkah penertiban maupun pembagian tanggung jawab di lapangan.
Mereka juga mengungkapkan dugaan aktivitas alat berat yang masih berlangsung di sejumlah titik, seperti Desa Marinding, Tumbu Bara, dan Saronda, Kadong-kadong disebut terpantau masih beroperasi.
“Kondisi ini memunculkan pertanyaan terhadap efektivitas patroli kepolisian. AMASS meminta dugaan pembiaran maupun kebocoran informasi patroli dievaluasi secara serius, termasuk mendorong Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas Polres Luwu” ucap Husain, Minggu, 22 November 2026.
Selain penegakan hukum, AMASS turut menyoroti hasil uji laboratorium sampel air DAS Suso yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu. Mereka meminta hasil pemeriksaan dibuka secara transparan karena Sungai Suso menjadi salah satu sumber air baku PDAM Tirta Beringin yang melayani sekitar 4.000 pelanggan.
AMASS mendesak penghentian seluruh aktivitas PETI, pemeriksaan dan pendataan alat berat, penelusuran pemodal serta pihak yang diduga terlibat, pembentukan posko terpadu, hingga pengujian kualitas air secara berkala.
Sebagai bentuk tekanan publik, AMASS menyatakan akan melakukan konsolidasi besar-besaran bersama masyarakat di sepanjang DAS Suso. Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, kepolisian, dan DPRD Luwu, mereka mengancam menggelar aksi massa dari hulu hingga hilir DAS Suso.
“Kesepakatan harus dilaksanakan, bukan sekadar ditandatangani. Seluruh pihak yang terlibat harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Husain.
AMASS menegaskan perjuangan tersebut bertujuan menyelamatkan lingkungan, melindungi sumber air bersih, serta memastikan negara hadir dalam menjaga keselamatan masyarakat.
















